Pemerintah terus memperkuat sinergi antar-lembaga dalam mendukung pelaksanaan program sertifikasi halal sebagai strategi meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Salah satu

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Federasi Rusia semakin diperkuat melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Akreditasi Federal

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, kembali melakukan peninjauan ke dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Yayasan Salman Peduli Berkarya yang berlokasi di

Pagi ini, suasana hangat penuh kebersamaan terasa di kediaman Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Afriansyah Noor, yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Acara tersebut dihadiri

Pemerintah menunjukkan sikap tegas dengan menarik sembilan produk pangan olahan yang terbukti mengandung unsur babi (porcine) dari peredaran, yang diumumkan melalui siaran pers pada Senin (21/4/2025). Langkah ini

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa setiap pelaku usaha atau produsen yang telah memperoleh sertifikat halal wajib secara konsisten menerapkan Sistem Jaminan

Kantin Kementerian Agama (Kemenag) resmi diresmikan sebagai Kantin Halal pada Kamis (24/4/2025). Peresmian ini ditandai dengan prosesi gunting pita oleh Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan bersama Menteri Agama Nasarudin

Redaksi, Kemarin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) secara resmi melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang dukungan program fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menggagas dibentuknya ASEAN-Australia-New Zealand Halal Forum. Pembentukan forum halal lintas negara ini penting untuk memperkuat ekosistem

BPJPH bersama Kementerian Agama Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam bidang keagamaan dan penyelenggaraan jaminan produk halal, serta